Muhammad Hekal Dorong Peningkatan Interkonektivitas Antar BUMN di Maluku

29-10-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua komisi VI DPR Muhammad Hekal saat memimpin Pertemuan Komisi VI DPR dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku. Foto: Eki/nvl

 

Wakil Ketua komisi VI DPR Muhammad Hekal meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) transportasi laut dan perikanan di Provinsi Maluku agar meningkatkan interkonektivitasnya, baik di dalam masing-masing BUMN maupun sinergi antar BUMN. Dimana di area tersebut memiliki potensi perikanan yang sangat berlimpah. 

 

“ASDP, Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) dan Pelindo (Pelabuhan Indonesia) ini kita dorong untuk bersinergi membantu masyarakat agar bisa meningkatkan mobilitas masyarakat. Perindo (Perikanan Indonesia) diharapkan bisa meningkatkan potensi kelautan di Maluku ini,” terang Hekal usai memimpin Pertemuan Komisi VI DPR dengan sejumlah Dirut BUMN dalam Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Maluku, Jumat (28/10/2022).

 

Hekal mengatakan, Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah perikanan yang paling berpotensi di wilayah Indonesia. Ia berharap Perindo yang kini telah merger dengan Perikanan Nusantara (Perinus) bisa lebih cepat dalam menggerakkan dan membantu nelayan meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat Maluku.

 

“Nah, karena ini adalah BUMN yang baru digabung, maka kita akan adakan sesi khusus untuk bicara mendalam tentang bagaimana pengembangannya ke depan butuh dukungan apa dari Komisi VI untuk untuk bisa kita unlock potensi kelautan,” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.

 

Hekal juga menyinggung perihal keberadaan tol laut di Provinsi Maluku. Menurutnya, keberadaan tol laut juga perlu ditingkatkan. Hekal menyebut peningkatan tol laut akan berdampak pada disparitas harga yang selama ini terjadi antara di Pulau Jawa dengan di Indonesia bagian timur. Diharapkan dengan peningkatan tol laut, harga barang maupun komoditas di wilayah Maluku tidak terlampau tinggi. (eki/aha) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...